Tokoh politik Anies Baswedan menekankan pentingnya pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini menimbulkan kerusakan yang cukup besar, mulai dari rumah warga yang rusak, lahan pertanian yang tertimbun lumpur, hingga fasilitas publik dan infrastruktur vital yang hancur. Dampak yang luas tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah untuk menanganinya sangat terbatas, sehingga intervensi pemerintah pusat melalui penetapan status bencana nasional menjadi langkah strategis yang sangat diperlukan.
Dalam kunjungannya ke wilayah terdampak, Anies bertemu langsung dengan masyarakat korban bencana. Ia mendengar berbagai cerita memilukan dari warga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena sekolah rusak atau terendam banjir, serta para petani yang lahan pertaniannya rusak parah. Kondisi ini menunjukkan bahwa skala bencana melebihi kemampuan penanganan lokal, sehingga langkah penetapan status bencana nasional dari pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk memberikan bantuan yang cepat dan menyeluruh.
Anies menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar formalitas administratif. Status ini memungkinkan pemerintah pusat untuk mengerahkan sumber daya yang lebih luas, termasuk logistik, tenaga medis, serta dukungan pemulihan infrastruktur. Dengan adanya status resmi, distribusi bantuan dapat dilakukan secara sistematis, merata, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan maksimal.
Selain itu, penetapan bencana nasional menjadi bentuk pengakuan resmi pemerintah atas besarnya skala kerusakan yang terjadi. Hal ini mendorong koordinasi lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan organisasi internasional bila diperlukan. Dengan koordinasi yang tepat, penanganan bencana dapat dilakukan secara menyeluruh, mencakup bantuan jangka pendek sekaligus perencanaan pemulihan jangka panjang.
Dampak sosial dan ekonomi dari bencana ini menjadi alasan utama untuk menetapkan status bencana nasional. Bantuan yang terkoordinasi memungkinkan sektor pertanian, perdagangan, dan layanan publik pulih lebih cepat. Hal ini membantu mengurangi kerugian ekonomi, meminimalkan risiko kemiskinan, dan menjaga stabilitas sosial di wilayah terdampak. Penetapan status bencana nasional juga mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat, sehingga anak-anak dapat kembali bersekolah, usaha lokal dapat beroperasi kembali, dan masyarakat dapat melanjutkan mata pencahariannya.
Anies menekankan bahwa penetapan status bencana nasional juga merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana jangka panjang. Pemerintah diharapkan menyiapkan pembangunan infrastruktur tahan bencana, program edukasi masyarakat terkait mitigasi risiko bencana, serta penguatan kapasitas penanganan bencana di tingkat lokal. Langkah-langkah ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan pascakerusakan, tetapi juga mampu menghadapi bencana serupa di masa depan dengan lebih tangguh.
Selain itu, status bencana nasional membuka peluang bagi keterlibatan organisasi kemanusiaan internasional untuk memberikan dukungan teknis dan logistik tambahan. Dukungan ini sangat penting terutama bagi daerah yang paling parah terdampak. Kolaborasi multi-sektor membuat proses pemulihan lebih cepat, efektif, dan menyeluruh, sehingga masyarakat terdampak dapat pulih lebih cepat.
Transparansi dan koordinasi menjadi faktor kunci dalam penanganan bencana. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan menyusun laporan kerusakan secara rinci, memprioritaskan wilayah terdampak berat, serta menyiapkan rencana pemulihan yang jelas. Dengan strategi yang tepat, bantuan dapat tersalurkan lebih efektif dan tepat sasaran, memberikan dampak maksimal bagi masyarakat terdampak.
Anies juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersatu membantu korban bencana. Pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan relawan diharapkan bekerja sama memberikan bantuan. Penetapan status bencana nasional menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dan memastikan proses pemulihan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal, anak-anak bisa kembali bersekolah, dan mata pencaharian warga pulih. Penetapan status bencana nasional menjadi fondasi penting untuk mempercepat distribusi bantuan, meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi, serta membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa mendatang.